Sopir Pangkalan Lintas Halmahera Di Haltim Tolak Revisi UU No 22 Tahun 2009

Halmahera Timur

BAGIKAN INFORMASI

TRI BRATA NEWS POLRES HALTIM – Sejumlah sopir pangkalan lintas Halmahera di wilayah Kabupaten Halmahera Timur menolak rencana revisi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Mereka menilai jika undang-undang itu direvisi, akan berdampak terhadap kelangsungan usaha dan hidup mereka.

Sopir pangkalan lintas Halmahera berharap pemerintah mempertimbangkan rencana revisi undang-undang itu. Terutama dampaknya terhadap masyarakat kecil atau sopir. Karena akan mengakibatkan penghasilan menjadi turun drastis, jika ada angkutan online di kabupaten atau kota.

“Kalau Undang-undang itu direvisi, akan berpengaruh terhadap penghasilan kami sebagai sopir pangkalan Lintas Halmahera, Kami juga bayar pajak dan memenuhi seluruh standar sesuai aturan. Kalau dilakukan revisi dan lahir angkutan online di daerah, secara otomatis akan berdamapak terhadap penyedia angkutan lintas kabupaten seperti kami” Ujar salah satu sopir pangkalan yang di temui Rabu (11/04/2018) siang.

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close